Workshop Penerapan Standar Penjaminan Keamanan Pangan Segar

Workshop Penerapan Standar Penjaminan Keamanan Pangan Segar yang bertujuan menyamakan persepsi sistem pengawasan PSAT, mencegah pangan segar asal tumbuhan di Post Market (Pasar Tradisional dan Modern) kabupaten / Kota yang beredar dari berbagai kemungkinan gangguan, Terbangunnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Post Market, Meningkatnya Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Meningkatnya pemahaman petugas tentang mutu pangan.

Pelaksanaan Workshop Penerapan Standar Penjaminan Keamanan Pangan Segar dilaksanakan dari Tanggal 29 Juli s/d 31 Juli 2019 bertempat di Hotel Oasis – Banda Aceh.

Peserta Workshop Penerapan Standar Penjaminan Keamanan Pangan Segar ini diikuti sebanyak 50 orang yang terdiri dari Dinas/Instansi yang menangani pangan serta petugas provinsi yang terkait dengan Keamanan Pangan.

Sekretaris Dinas Pangan Aceh Ir. Samsul Bahri, MM dalam hal ini mewakili Kepala Dinas Pangan mengatakan dalam sambutan nya “Pada bulan Maret telah terbentuk Tim Jejaring Keamanan Pangan Aceh melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 521 / 393 / 2019 pada tanggal 28 Februari 2019 yang merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan instansi terkait dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan yang membahayakan kesehatan”.

Dari hasil workshop tersebut menghasilkan beberapa rumusan :

  1. Tugas Dinas Pangan adalah Melakukan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan serta Mutu Bahan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Kelembagaan Keamanann Pangan.
  2. Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian.
  3. Fokus komoditas Pengawasan Pangan Segar Tahun 2019: (1).PSAT yang diwajibkan pengawasan keamanan dan/atau mutunya , (2). PSAT dengan resiko kontaminasi atau pelanggaran yang tinggi, (3). PSAT dengan resiko Residu pestisida yang tinggi, dan (4). PSAT dengan produksi dan konsumsi yang tinggi.
  4. Program Kegiatan Food Safety (Fish) harus berdasarkan ISO 22000, dengan persyaratran teknis dasar (bangunan, peralatan, sanitasi, kebersihan personil) sesuai dengan GMP (Good Manufacturing Practices).
  5. Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung program kegiatan keamanan pangan melalui Sosialisasi UMKM, Bazar produk perikanan dan kampanye gemar ikan di Aceh.
  6. Permasalahan kompleks dari hulu hingga ke hilir, sehingga perlu sinergisita antardisiplin ilmu dan antar sektor sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
  7. Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagai penentu kebijakan sangat diperlukan (dominan).
  8. Kegiatan pengawasan di Dinas Perindak berdasarkan PERMENDAG 75/2014, terdiri dari Kegiatan Pemeriksaan, Pengendalian Distribusi, Penggunaan B2 (Bahan Berbahaya),  dan Kegiatan mengendalikan Impor Bahan Berbahaya.
  9. Peraturan yang ada telah mengatur secara ketat importasi, produksi dan distribusi BB sehingga tercipta sistem suplai dan distribusi yang tertutup dan terbatas, namu Fakta Lapangan: B2 Masih dapat diperoleh secara mudah, terlebih di pasar tradisional dengan sistem distribusi yang terputus sehingga sangat menyulitkan petugas dalam menelusuri kasus kasus B2.
  10. Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh.
  11. Beberapa Jenis Makanan dan Minum Yang Belum Tuntas Bersertifikat HALAL di Aceh: (1). Makanan Bersumber Rumah Potong Hewan (RPH), (2). Tempat Pelelangan Ikan (TPI), (3). Industri Rumah Tangga, (4). Rumah Makan, (5). Warung kopi, (6). Pabrik Roti, (7). Pembuatan garam dapur tradisional.
  12. Berdasarkan undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.
  13. Pemerintah bertanggung jawab menjamin daging yang beredar memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sebagai upaya melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat konsumen
  14. Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH, mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesmavet & Kesrawan, memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
  15. Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan produksi, pengangkutan, penyimpanan, peredaran PSAT Wajib memenuhi persyaratan keamanan PSAT yaitu tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas serta tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.
  16. Penerapan pemenuhan persyaratan Mutu PSAT dilakukan secara bertahap melalui penerapan sistem jaminan Mutu PSAT dengan memperhatikan analisa manfaat dan risiko.
  17. Penerapan pemenuhan persyaratan Mutu PSAT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
  18. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Pre-market dan Post-Market. Pengawasan di Pre-Market dengan melihat Nomor Izin Edar (NIE). Pengawasan di Post-Market dilakukan dengan; (1) pemeriksaan sarana produksi, (2). Pemeriksaan sarana distribusi, (3). Sampling dan pengujian, (4). Pengawasan label, (5). Pengawasan iklan dan (6). Penegakan hukum.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *