Rapat Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Grand Nanggroe Hotel, 22-24 Juli 2019

Kepala Dinas Pangan Aceh, DR. Ir. Ilyas, MP membuka langsung Rapat Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Grand Nanggroe Hotel, Lueng Bata, Banda Aceh.

Yang di hadiri oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten /Kota dan para Pogja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Aceh.

Maksud dan tujuan dari rapat penguatan kelembagaan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi dan koordinasi antara dinas propinsi dan kabupaten kota. Dengan memperhatikan arahan Kepala Dinas Pangan Aceh yang sekaligus merupakan sekretaris DKP-Aceh, paparan dari para narasumber, hasil diskusi yang berkembang dari para peserta Rapat Penguatan Kelembagaan DKP Kabupaten/Kota se Aceh yang diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 22-24 Juli 2019 dengan tema “Kita Selaraskan Kinerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

  1. Perlu konfirmasi atau penyerahan kembali Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 521/1643 kepada DKP Kabupaten/Kota.
  2. Perlu dilakukan audiensi/advokasi untuk meyakinkan Bupati/Walikota tentang pentingnya pembentukan DKP dan pengaktifan DKP Kabupaten/kota yang pernah ada, tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya.
  3. DKP Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Rapat Koordinasi minimal 1 (satu) kali/tahun yang membahas tentang ketahanan pangan.
  4. Bagi kabupaten/kota yang keberadaan dan aktifitas DKPnya telah terlaksana secara baik, perlu dijadikan sebagai referensi atau narasumber pada rapat-rapat DKP.
  5. Dalam pembentukan DKP Kabupaten/Kota dapat melibatkan instansi tertentu yang dapat meningkatkan kinerja DKP.
  6. Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk operasional DKP masing-masing Kab/Kota.
  7. Rakor DKP Aceh dapat dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota yang disepakati Bersama pada saat Rakor DKP sebelumnya.
  8. Penetapan kebijakan ketahanan pangan Kabupaten/Kota didasarkan antara lain pada data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

Hasil kesepakatan di atas akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rumusan kebijakan pada RAKOR-DKP propinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada bulan September 2019.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *