Rakor Dewan Ketahanan Pangan Aceh Tahun 2018


Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT. di dampingi Kadis Pangan Aceh, DR. Ir. Ilyas, MP. Bupati Abdya
Akmal Ibrahim beserta Wabup Aceh Barat H Banta Puteh Syam. Menabuh Rapa’i dalam pembukaan Rakor DKP tahun 2018
di Ballroom Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

Banda Aceh, 26 November 2018

Dalam pembukaan Rakor tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, memberikan penghargaan Adi Karya Pangan Nanggroe tahun 2018 kepada pelaku dan pembina pangan di Aceh. Mereka yang mendapatkan penghargaan itu diberikan uang pembinaan sebesar Rp.5 juta.

Nova menyebutkan, ketersediaan pangan adalah hak yang paling asasi dalam diri manusia. Karena itu, kata Nova, tidak ada yang boleh menutup akses pangan kepada siapapun. “Keterjangkauan itu harus bisa diakses semua orang. Kalau terhenti itu pelanggaran hak asasi yang paling berat.”

Mereka yang mendapatkan penghargaan itu adalah Siswanto asal Aceh Tengah, pelopor ketahanan pangan (pengembangan tanaman apel di kampung Despot Linge Aceh Tengah, dan Wahyu Hidayat dari Aceh Tengah sebagai pengembangan ternak sapi melalui sistem integrasi tanaman ternak. Selanjutnya ada Salawati pelaku pengolahan ikan segar menjadi keumamah, abon dan nugget asal Banda Aceh serta Yusnida, pengolah buat pala menjadi selai, keripik dan balsem pala di Aceh Selatan.

Peserta terdiri dari Bupati/Walikota, Pogja Ahli dan Pogja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Kab/Kota Se-Aceh, Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kab/Kota. serta Pejabat Lingkup Dinas Pangan Aceh.

Memperhatikan arahan Plt. Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Aceh, paparan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, paparan Kepala Dinas Pangan Aceh, dan paparan pemateri lainnya serta berdasarkan diskusi dengan seluruh peserta rapat koordinasi (rakor) DKP yang berlangsung mulai tanggal 25-27 November 2018, dengan tema “Melalui Kemandirian Pangan Kita Wujudkan Terpenuhinya Pangan dan Gizi di Aceh” maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

  1. Untuk menjamin sinergisitas dalam pengembangan ketahanan pangan maka perlu diupayakan koordinasi yang terus-menerus antara kelembagaan pangan pada tingkat pusat, kelembagaan pangan propinsi dan kelembagaan pangan pada daerah Kabupaten/Kota termasuk melalui pengembangan fasilitas teknologi informasi (website) yang menghubungkan antar DKP.
  2. Demi mempercepat proses penanganan daerah rawan pangan maka Kabupaten/ Kota perlu lebih mengaktifkan kelembagaan DKP, dengan mengoptimalkan operasional sekretariat DKP Kab/Kota, membangun koordinasi yang tersistem antara sesama anggota DKP, antara DKP kabupaten dan DKP provinsi.
  3. Perlu komitmen pimpinan daerah untuk mengoptimasi kinerja DKP-Kabupaten/kota.
  4. Sebagai upaya untuk peningkatan kemandirian pangan dan kecukupan gizi pada tingkat kabupaten-kota, propinsi maupun nasional perlu peningkatan komitmen bersama antara lembaga terkait, Jajaran Pertanian dan pelaku usaha pangan dengan sistem yang permanen dan melekat pada fungsi.
  5. Perlu dilakukan upaya khusus dan tersistem untuk menumbuhkembangkan pengusaha pakan ternak di daerah Aceh.
  6. Perlu penguatan pelaksanaan instruksi Gubernur tentang penyajian pangan lokal dalam berbagai kegiatan/agenda rutin/resmi.
  7. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang dibatasi adanya kepemilikan lahan kebijakan reformasi agraria perlu diefektifkan kinerja dinas Pertanahan dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif/HGU dan pemanfaatan lahan perkebunan terintegrasi dengan ternak.
  8. Rakor DKP Aceh dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2019 dan tidak hanya dilaksanakan di ibu kota provinsi tapi juga dapat dilaksanakan diibukota kabupaten/kota sesuai kesepakatan.
  9. Ketua DKP Kab/Kota (Bupati/Walikota) wajib menyampaikan laporan kepada Ketua DKP Aceh (Gubernur Aceh) tentang keadaan pangan (ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan ) dan inovasi serta permasalahan pangan di daerahnya masing-masing, pada bulan Juni dan selanjutnya dipresentasikan pada Rakor DKP sesuai dengan perpres nomor 83 tahun 2006.
  10. Pemimpin di daerah masing-masing harus menjadi “role model” dalam menggerakkan kegiatan ketahanan dan kemandirian pangan.
  11. Setiap Kab/Kota dapat mengembangkan 3 jenis ternak sesuai dengan Komoditi Jenis Produk Usaha (KPJU) Unggulan yang direkomendasikan oleh Dinas Peternakan Aceh.
  12. Peningkatan produksi peternakan melalui 6 strategi umum, yaitu penguatan wilayah basis produksi, pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan fasilitasi layanan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan dan koordinasi, serta promosi investasi.
  13. Perlu pengendalian harga barang pangan strategis terutama daging dan telur ayam menjelang hari-hari besar, melalui pencegahan spekulasi harga oleh pelaku usaha
  14. Perlu edukasi, promosi, mengubah kebiasaan dan kesan dalam mengkonsumsi daging ternak sapi impor dan daging beku. Pemerintah harus menjamin kehalalan daging ternak sapi impor dan beku tersebut.
  15. Dalam upaya mengatasi stunting dan gizi buruk, perlu edukasi secara tersistem dan berkelanjutan tentang peruntukan pangan sesuai kelompok sasaran (remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, anak bawah usia 2 tahun (baduta) dan anak bawah usia 5 tahun (balita).
  16. Perlu sosialisasi dan pemanfaatan website PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) yang terkoneksi untuk seluruh Indonesia.
  17. Perlu peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung sektor pertanian diharapkan minimal 10 persen dari anggaran yang tersedia.
  18. Pelaksanaan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan di kabupaten/kota harus terus digalakkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
  19. Meningkatkan sistem keamanan pangan segar antara lain dengan mengaktifkan lembaga pengawasan mutu dan keamanan pangan dengan memanfaatkan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), Laboratorium Keamanan Pangan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Perikanan untuk menangani masalah keamanan pangan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
  20. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan  berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada dan menggerakan dana dari masyarakat dan swasta. Selain itu juga, perlu peningkatan efektifitas penggunaan dana untuk mendukung ketahanan pangan didaerah.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *