Koordinasi Penanggulangan Rawan Pangan di Aceh

Hotel Oasis, 21 – 23 November 2018

Dinas Pangan Aceh mengadakan pertemuan koordinasi penanggulangan rawan pangan di aula hotel oasis, yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pangan Aceh, DR. Ir. Ilyas, MP. Peserta terdiri dari Dinas Pangan Kab/Kota yang menangani bidang Kerawanan Pangan.

Narasumber dari Dinas Sosial Aceh ibu Cut aja muzita, Dinkes Aceh ibu Erlindawati, SKM, MPHM, Bappeda Aceh Syahyadi, S.Pi, M.Sc, BPMG Aceh Helmi iskandar dan satu Narasumber Pusat yang menangani daerah Rawan Pangan.

Hasil dari pertemuan koordinasi tersebut, telah tersusun Draft Kesepakatan dan Tindak Lanjut sebagai berikut :

  1. Kerawanan pangan merupakan isu multi dimensi yang menjadi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, swasta, masyarakat dan pihak lainnya.
  2. Dari 9 indikator penyusunan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (Food security and Vulnerability atlas – FSVA), yang menjadi penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan dan stunting.
  3. Untuk itu perlu dilakukan tindaklanjut dan strategi yang bersinergi dengan lintas sektor dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan khusus nya penurunan persentase kemiskinan dan balita stunting.
  4. Pemberdayaan masyarakat miskin di daerah rawan pangan mutlak diperlukan, namun yang lebih penting adalah merubah pola pikir masyarakat miskin untuk dapat keluar dari garis kemiskinan dengan menggunakan potensi SDA dan SDM yang ada.
  5. Stunting merupakan gambaran kondisi dimana tidak tercukupinya asupan gizi anak, sehingga perlu pencegahan sejak 1000 hari pertama kehidupan, aksi strategis yang dapat dilakukan dengan berbagai aksi antara lain ; penanggulangan kerawanan pangan, peningkatan pola konsumsi pangan, penyediaan cadangan pangan pemerintah, dan pengawasan mutu dan kualitas pangan.
  6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa, sehingga perlu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada aparatur desa/gampong untuk mengalokasikan kegiatan peningkatan ketahanan pangan masyarakat desa.
  7. Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan diperlukan data base ketahanan dan kerawanan pangan untuk itu setiap kabupaten/kota wajib menyusunPeta Ketahanan dan kerentanan Pangan (Food security and Vulnerability atlas – FSVA), Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH)Konsumsi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Kartu Akses Pangan Rumah Tangga (KAP-RT).
  8. Setiap kabupaten/kota agar dapat menindaklanjuti hasil kesepakatan ini, dan melakukan koordinasi penanggulangan rawan pangan dengan lintas sektor di kabupaten/kota masing-masing.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *