Area Pertanian tak Bolah Dibangun Perumahan

BANDA ACEH – Lahan pertanian, baik area persawahan dan lainnya telah dilarang untuk dirubah menjadi kawasan perumahan, baik komersil maupun bersubsidi pemerintah. Sejumlah pengembang di Aceh, mulai dari pesisir timur sampai Banda Aceh dan wilayah barat Aceh telah mencaplok area produktif menjadi perumahan.
Ketua Apersi Aceh, Afwal Winardi ST, kemarin mengakui adanya sejumlah pengembang membnagun perumahan di area pertanian, terutama persawahan. Dia mencontohkan, seperti di Langsa yang dibangun di ataslahan pertanian, padahal pemerintah sudah melarang.
Pantauan Serambi, area sawah yang berubah fungsi menjadi kawasan perumahan juga marak di kawasan pinggiran Banda Aceh seperti kawasan Cot Iri, Kecamatan Krueng Barona Jaya dan beberapa desa lainnya di kawasan tersebut.
Afwal berharap, Pemprov Aceh dan pemerintah kabupaten/kota tidak mengeluarkan izin pembangunan perumahan di atas lahan produktif, walau di Aceh masih luas.
Afwal menjelaskan Pemprov Aceh bersama Pemkab/Pemko di Aceh harus segera mengeluarkan aturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Jika area pertanian tidak dilindungi, maka suatu saat nanti, Aceh akan kekurangan pangan,” sebutnya.
Seperti diketahui sebagai tindak lanjut UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, pemerintah sudah mengeluarkan empat Peraturan Pemerintah (PP). Yakni, PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Selain itu PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Data Kementerian Pertanian dari sekitar 491 kabupaten di seluruh Indonesia, ternyata hanya 107 kabupaten yang telah menetapkan LP2B dengan luas lahan mencapai 3.089.872 ha (hasil audit sawah seluas 3.112.580 ha). Sedangkan 203 kabupaten tidak menetapkan LP2B, padahal luas lahan pertaniannya mencapai 2.856.947 ha. Adapun Pemda yang belum menetapkan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) mencapai 181 kabupaten dengan luas sawah sekitar 2.163.115 ha.
Rendahnya LP2B tersebut karena Pemda belum memasukkan LP2B dalam Perda RTRW. Hal itu karena banyak kepentingan terhadap penggunaan lahan sawah. Minimnya keinginan Pemda menetapkan LP2B, karena ada konsekuensi besar yakni larangan mengalihfungsikan lahan yang sudah masuk dalam LP2B.
Misalnya, jika lahan sawah yang sudah masuk LP2B akan dikonversi untuk penggunaan lain, maka wajib mengganti tiga kali lebih luas dari lahan tersebut.(muh)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *